 |
| Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) (sumber : facebook/Jajat Sudrajat) |
Dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) yang jatuh setiap 9 Agustus, Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi menggelar sarasehan bertajuk “Masyarakat Adat sebagai Penjaga Tradisi Pangan Lokal dan Benih Leluhur Nusantara”. Acara berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah.
Peringatan HIMAS 2025 mengusung tema global “The Right of Indigenous Peoples to Self-Determination: A Path to Food Security and Sovereignty” atau “Hak Masyarakat Adat untuk Menentukan Nasib Sendiri: Jalan Menuju Ketahanan dan Kedaulatan Pangan”. Tema ini menyoroti peran strategis masyarakat adat dalam menjaga kedaulatan pangan melalui kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diwariskan lintas generasi.
Acara dibuka dengan laporan Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan pendampingan, termasuk penyusunan instrumen hukum untuk melindungi kesejahteraan masyarakat adat.
“Perjuangan masyarakat adat bukan hanya mempertahankan masa lalu, tetapi juga menyangkut masa depan. Ini adalah perjuangan sekaligus kemajuan budaya,” ujarnya.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, secara resmi membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sesuai amanat Pasal 28I ayat 3 UUD 1945.
“Ekosistem budaya Indonesia dijaga oleh masyarakat adat. Karena itu, pengembangan budaya tidak hanya bicara seni, tetapi juga kehidupan dan keberlanjutan masyarakat adat itu sendiri,” kata Fadli.
Sebagai simbol penghormatan terhadap kearifan lokal, prosesi penyerahan benih pangan lokal dari perwakilan masyarakat adat kepada Menteri Kebudayaan menjadi bagian dari seremoni pembukaan.
Dalam sesi sarasehan, tiga narasumber utama hadir mewakili berbagai wilayah: Bambang Suprapto dari Masyarakat Adat Tengger (Jawa Timur), Roswita Asti Kulla dari Masyarakat Adat Lamboya (Sumba), dan Alisa Emma Kissya dari Masyarakat Adat Haruku (Maluku Tengah).
Bambang mengapresiasi dukungan Kementerian Kebudayaan yang telah membantu komunitasnya mendapatkan SK Bupati Probolinggo untuk perlindungan hukum terkait rumah ibadah, lokasi ritual, hingga sumber daya air.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Gerakan Pangan Lokal Nusantara (GPLN), yang selaras dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan biru.
Diversifikasi pangan lokal yang dikelola masyarakat adat dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada beras dan memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Sebanyak 300 peserta hadir, termasuk perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, budayawan, komunitas, dan pelaku usaha pangan. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Yayasan Kemitraan yang berpengalaman mendampingi masyarakat adat di berbagai daerah.
Di penghujung acara, Yayasan KEHATI menyerahkan policy brief bertajuk “Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat” kepada Kementerian Kebudayaan. Hadir pula tokoh-tokoh penting seperti Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, pejabat Kemenko-PMK, Bappenas, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian Kebudayaan.
Melalui momentum HIMAS 2025, pemerintah berharap tercipta kolaborasi lintas pihak untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya di bidang pangan, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya nusantara sebagai warisan berharga bangsa.